Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah berani memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200. Langkah ini disebut sebagai upaya besar untuk memperkuat efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menata ulang peran strategis negara dalam perekonomian.

Jakarta, 15 Oktober 2025

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan rencana reformasi besar-besaran di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam arah kebijakan barunya, jumlah BUMN akan dipangkas dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi hanya 200 dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya serius untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing ekonomi nasional, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global baru pada 2045.

“Kita tidak bisa terus mempertahankan struktur BUMN yang terlalu gemuk. Negara butuh efisiensi, bukan beban. Kita harus berani merampingkan,”

— ujar Presiden Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, dikutip dari Reuters (15 Oktober 2025).


🏢 BUMN yang Terlalu Gemuk dan Tak Efisien

Kementerian BUMN mencatat lebih dari 50% BUMN saat ini dalam kondisi tidak sehat, sebagian bahkan tidak lagi aktif secara operasional.

Banyak yang tumpang tindih fungsi — terutama di sektor logistik, konstruksi, dan energi — sehingga menimbulkan inefisiensi struktural dan beban keuangan yang besar bagi negara.

Langkah reformasi ini akan dijalankan melalui:

1. Konsolidasi dan merger BUMN sejenis untuk memangkas duplikasi kerja.

2. Likuidasi BUMN tidak produktif yang hanya menyerap anggaran.

3. Privatisasi sebagian saham agar lebih profesional dan kompetitif.

4. Digitalisasi kinerja BUMN agar transparan dan bisa dipantau publik.

Dampak Ekonomi dan Tantangan Sosial

Pemerintah memperkirakan restrukturisasi ini dapat menghemat triliunan rupiah anggaran negara setiap tahunnya, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional.

Namun, ada beberapa risiko yang harus diantisipasi:

PHK massal di BUMN yang terkena likuidasi.

Penolakan politik dari kelompok yang kehilangan kepentingan.

Kekhawatiran terhadap privatisasi berlebihan yang bisa mengurangi kendali negara atas sektor strategis.

Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan ini positif namun menekankan pentingnya strategi transisi yang jelas.

“Kalau reformasi dilakukan tanpa perencanaan matang, bisa menimbulkan guncangan di pasar tenaga kerja dan ekonomi domestik,” ujarnya kepada Kompas TV (16 Oktober 2025).

Reaksi Publik dan Dunia Usaha

Pelaku usaha menyambut positif langkah ini karena dinilai membuka peluang kolaborasi dan persaingan sehat.

Namun, serikat pekerja BUMN meminta adanya jaminan perlindungan karyawan agar restrukturisasi tidak berujung pada ketidakadilan sosial.

Di media sosial, tagar #ReformasiBUMN dan #EfisiensiNegara sempat trending, menandakan tingginya perhatian publik terhadap langkah besar pemerintahan Prabowo ini.


Kesimpulan

Kebijakan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 bukan sekadar upaya efisiensi, melainkan reformasi struktural terbesar di sektor publik dalam dua dekade terakhir.

Jika dilaksanakan dengan transparansi dan keberpihakan pada rakyat, langkah ini berpotensi menjadi pondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.