Selasa, 14 Oktober 2025
                       Penulis : Hasan HM

Jakarta — Pemerintahan baru Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mulai bekerja setelah dilantik pada awal Oktober 2025. Dalam arah kebijakan perdananya, pemerintah menegaskan fokus utama pada pemulihan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas politik di tengah masa transisi pemerintahan.

Dalam rapat kabinet pertama di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja cepat dan koordinasi lintas kementerian.

“Kita harus fokus kepada rakyat. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua kementerian harus bergerak dalam satu visi,” tegas Prabowo di hadapan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju II.

Menurut sumber internal, sejumlah kementerian strategis seperti Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan program percepatan birokrasi digital, peningkatan penyaluran dana desa, serta ketahanan pangan dan energi nasional.

Sejumlah program warisan era Presiden Joko Widodo seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri disebut akan tetap dilanjutkan, namun dengan penyesuaian kebijakan agar lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Dinamika Politik di Parlemen

Sementara itu, di DPR RI, partai-partai oposisi mulai menyoroti rencana penggabungan beberapa lembaga negara yang dinilai terlalu cepat. Namun kubu koalisi pemerintah membela langkah tersebut sebagai strategi efisiensi.

“Pemerintah ingin membangun sistem yang ramping tapi efektif. Tidak ada niat mengurangi fungsi lembaga negara,” ujar Menteri Sekretaris Negara dalam konferensi pers di Jakarta.

Pengamat politik dari LIPI menilai langkah Prabowo-Gibran cukup realistis, namun membutuhkan komunikasi politik yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di parlemen maupun publik.

“Kunci sukses pemerintahan ini ada pada komunikasi politik dan konsistensi program ekonomi,” ujarnya.

Fokus Ekonomi dan Daya Beli Rakyat

Di sisi ekonomi, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperkuat subsidi energi, serta memperluas lapangan kerja di sektor industri manufaktur dan pertanian.

Langkah ini diambil menyusul pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya harga komoditas global. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun.

Ekonom dari Universitas Indonesia menyebut, strategi pemerintah untuk menyeimbangkan antara subsidi dan produktivitas ekonomi merupakan langkah yang “hati-hati tapi perlu.”

“Stabilitas ekonomi rakyat akan menentukan legitimasi politik pemerintahan baru ini,” ujarnya menutup pernyataan.